Islam di Negeri Jiran

Negeri Jiran, sebutan untuk negeri Malaysia. Jika mendengar kata Malaysia yang teringat pertama kali adalah hubungan ekonomi-sosial (selain rasa benci dan balas dendam) yang selama ini selalu disorot media, misalnya permasalahan TKI yang selalu marak setiap waktu. Negara yang bentuk pemerintahannya berupa kerajaan konstitusional ini terkenal sebagai negara yang sendi-sendi kehidupannya berasaskan Islam.

Sekilas flashback ke belakang, sejarah masuknya Islam ke Malaysia berada dalam waktu yang tidak jauh berbeda dengan masuknya Islam ke Indonesia yaitu abad ke-10, tepatnya di negeri Terengganu yang merupakan negeri Melayu pertama penerima Islam. Kesamaan lain antara Indonesia dengan Malaysia adalah penduduknya sebagian besar sama-sama beragama Islam. Penduduk Malaysia mayoritas adalah penganut Islam yang jumlahnya mencapai lebih dari 60% dari total populasi sekitar 27 juta jiwa. Bedanya Malaysia terkenal lebih Islami dan lebih berasaskan Islam di setiap kebijakan negaranya, untuk itu Malaysia mendapat julukan negara Islam Modern. Dikatakan modern karna tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikannya yang sudah cukup tinggi.

Negara yang terbentuk dari 13 negara bagian dan 3 teritori federal ini memiliki seorang mufti (pemberi fatwa), pemberian fakta keagamaan Islam hanya berhak dilakukan oleh mufti negeri. Salah satu contoh peran mufti adalah dalam penetapan tanggal 1 Syawal. Penetapan 1 Syawal hanya berhak dilakukan oleh mufti negeri. Oleh karena itu, di Malaysia, tidak kita jumpai masyarakat yang berhari raya Idul Fitri pada hari yang berbeda-beda. Semuanya berada dalam 1 komando pemerintah.

Untuk mazhab Islam, negara bagian Malaysia menetapkan mazhab Syafi'i sebagai mazhab negerinya, akan tetapi ada satu negara bagian yang menetapkan "Ahlus Sunnah Wal Jamaah As-Salafiyyah" sebagai mazhab negerinya yaitu negeri Perlis.

Apa Yang Memprihatinkan?

Fenomena yang tidak dapat dielakkan dan merupakan sunatullah dalam perjalanan Islam adalah adanya pemurtadan. Islam di Malaysia juga mengalami hal yang sama. Pada tahun 2006, Ketua Mufti Negeri Perak (Salah satu negara bagian Malaysia), Dato' Seri Haji Harussani Haji Zakaria, mengumumkan bahwa hampir terjadi 250.000 orang yang murtad di Malaysia. Angka ini termasuk 100.000 orang Melayu Islam yang mengisytiharkan diri sebagai orang Kristian. Pengumuman ini dibuat dalam Forum TV yang berjudul "Pekerti Islam" di negeri Kedah dan disiarkan oleh RTM pada bulan April 2006.

Ada fakta yang mencengangkan dari sumber media elektronik tentang kondisi Islam di Malaysia. Kegiatan pesta tahun baru dengan para penari striptease masih bertebaran di klab-klab malam terkenal di Kuala Lumpur, tidak adanya kewajiban bagi kaum muslimah untuk berjilbab dan penolakan oleh tokoh penting (penguasa) tentang pendapat bahwa negara Malaysia adalah negara Islam.

Tunku Abdul Rohman (mantan Perdana Menteri Malaysia) menyatakan dengan tegas bahwa Malaysia tidak akan pernah menjadi negara Islam. "Dalam pernyataan saya yang terdahulu tentang agama, saya telah menyebut negara ini adalah negara sekuler. Maksudnya negara ini adalah negara Islam" (Tunku Abdul Rohman Putra, Contempory Issues on Malaysian Religius, Kuala Lumpur:Pelanduk Publications, 1986). Di lain waktu dalam wawancaranya dengan New Strait Times, 28 September 1989, Tunku Abdul Rohman juga menegaskan, "Walaupun orang-orang Islam ingin menyaksikannya (negara Islam) berdiri, (namun) tidak akan terwujud negara Islam di Malaysia".

UMNO (United Malay National Organization) sebagai partai penguasa juga mempraktikkan pemerintahan yang otoriter. Pemerintah Malaysia mengontrol ketat para ustadz dan khatib, serta pengajian-pengajian. Mereka menghawatirkan munculnya "radikalisme" Islam di ranah Malaysia. Satu-satunya partai Islam yang masih berjaya adalah PAS (Partai Islam Semalaysia). Partai Islam yang berdiri pada 24 November 1951 menjadi partai yang paling berpengaruh di kawasan Kelantan, PAS selalu menyuarakan keinginan agar Malaysia menerapkan undang-undang syariah. Meski PAS menjadi salah satu pesaing utama UMNO, namun mereka masih kalah pamor dangan UMNO. Partai Islam itu hanya mampu berkuasa di daerah Kelantan, namun kesulitan menaklukkan Kuala Lumpur. Tidak lain karena kuatnya dominasi UMNO dan kemampuan politik mereka mengemas sekulerisme dalam selubung Islam.

Seiring bergulirnya kekuasaan muncullah wacana untuk kembali menjadikan Malaysia sebagai negara Islam. Pernyataan Tunku Abdul Rohman Putra dan Tuin Hussein On bahwa negara Malaysia sebagai negara sekuler dengan Islam sebagai agama resmi seakan dialek oleh PM Mahatir Muhammad (yang lengser tahun 2003) yang menyatakan behwa Malaysia merupakan negara Islam. Mulai saat itulah kemudian terdapat wacana menjadikan Malaysia sebagai negara Islam mengemuka di kalangan pemimpin negeri Jiran. Persoalannya, ada semacam kebimgungan di kalangan masyarakat Malaysia, utamanya kaum muda menyangkut istilah agama resmi (official Religion) dan agama negara (state Region).

Menurut laporan yang dipublikasikan Merdeka Center of Opinion Research (MCOR), Selasa (13/6) di Jakarta, menyebutkan perbedaan pandangan soal status agama Islam di mata negara berubah seiring pergantian kepemimpinan. Wacana Malaysia sebagai negara Islam oleh PM Mahatir Muhammad merupakan dukungan yang kuat bagi jabatan PM Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga menginginkan Islam sebagai nafas Malaysia. Kondisi ini ditopang dengan latar belakang Badawi yang berasal dari keluarga konservatif dan beragama.

Pada September 2004, PM Abdullah Amad Badawi dalam pidatonya di hadapan Dewan Umum Partai UMNO mengemukakan konsep Islam Hadhari yaitu sebuah konsep tatanan kehidupan beragama untuk mewujudkan kemajuan umat di segala bidang. Hadhari berasal dari kata Hadhara yang maknanya hadhir (hadir/realitas). Jadi, Islam hadhari ialah Islam Realitas. Menurut Pak Lah, sapaan akrab Badawi, Islam Hadhari merupakan upaya untuk membawa umat Islam kembali ke dasar dan fundamental Islam sesuai Al-Qur'an dan hadits tentang dasar-dasar pembentukan masyarakat madani.

Konsep Islam ini muncul dengan landasan bahwa di negara-negara mayoritas muslim, segala upaya perlu dilaksanakan guna menuju penguasaan ilmu dan teknologi dengan tetap barlandaskan pada nilai-nilai keislaman. Ada 10 prinsip Islam Hadhari, antara lain,iman dan takwa kepada Allah, pemerintahan yang adil dan dapat dipercaya, kebebasan dan kemerdekaan rakyat, penguasaan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi yang seimbang dan komprehensif, serta taraf hidup yang memadai bagi semua golongan, perlindungan hak kaum minoritas dan perempuan, integritas moral dan budaya, perlindungan lingkungan hidup, serta pertahanan yang kuat. Pendekatan Islam Hadhari memiliki tujuan jangka panjang untuk memastikan umat Islam serta orang Melayu maju dan berjaya.

Konsep ini juga pernah disampaikan oleh Pak Lah dalam sambutannya di Oxford Centre of Islamic Studies, Magdallen College, University of Oxford, Inggris dan di depan sidang Jamiah Millah Islamiyyah di New Delhi, India. Akan tetapi dalam perkembangannya, konsep ini menimbulkan beragam opini di tengah masyarakat. Bahkan, ada yang berpendapat Islam Hadhari adalah Islam Sekuler. Najib Tun Rajak yang kini menjabat PM Malaysia untuk memahami konsep Islam Hadhari dalam kehidupan sehari-hari sebab Islam Hadhari berdasarkan ajaran Islam.

Akn tetapi, fakta di lapangan tidak menafikan bentuk Malaysia sebagai negara federal hal ini dikarenakan walaupun Islam menjadi agama negara tapi tidak semua negara bagian Malaysia menerapkan kondisi serupa. Disebutkan MCOR, konstitusi federal Malaysia menyatakan bahwa penguasa, Sultan adalah pemimpin negara bagian masing-masing yang pada salah satu poinnya, konstitusi Malaysia tidak menyebutkan adanya agama negara. Oleh karena itu, persepsi status Islam di semua negara bagian tidak sama.

Fakta-fakta di atas semakin membuka mata bahwa mayoritas berpenduduk Islam pun untuk belum mendukung penuh untuk menegakan agama berasaskan Islam.